Mocimu.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Diskusi ini membahas delapan isu strategis kebijakan pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan zonasi, artificial intelligence (AI) untuk pendidikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), guru penggerak, kurikulum merdeka, ujian nasional (UN) dan asesmen nasional (AN), SMK masa depan, serta sekolah unggulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebelum kebijakan diambil. “Kami berharap masyarakat bersabar agar kebijakan yang kami ambil benar-benar berdasarkan masukan yang komprehensif dan untuk kepentingan bangsa,” tegasnya dalam siaran pers Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen.
Kusuma Santi, Widiyaprada Ahli Madya dari BBPMP Provinsi Jawa Timur, mendukung pendekatan ini. Ia menilai langkah mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya menciptakan kebijakan yang fleksibel, akuntabel, dan transparan. “Kebijakan tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, kami berharap perbaikan terus dilakukan agar semakin optimal,” ujarnya.
Diskusi juga mendapat perhatian dari Ki Darmaningtyas, aktivis pendidikan Tamansiswa, yang menyatakan isu yang dibahas relevan dengan aspirasi masyarakat. Terkait PPDB dan zonasi, ia mengusulkan kebijakan afirmatif, yaitu memastikan anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah negeri dapat diterima tanpa mengabaikan jalur prestasi. “Mayoritas siswa diterima berdasarkan seleksi, sementara kuota untuk jalur afirmasi tetap dipertahankan,” jelasnya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kebijakan terkait ujian dan asesmen bertujuan menjaga mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. “Semua alat ukur, baik UN, AN, atau model lainnya, adalah bagian dari penjaminan mutu. Penting bagi kami untuk terus menyusun kebijakan yang mendukung penjaminan mutu pendidikan,” ungkapnya.
Ade Erlangga, Widiyaprada Ahli Utama dari Direktorat SMK, menyoroti pentingnya lulusan SMK yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. “Lulusan SMK harus bisa bekerja, berwirausaha, atau memiliki kompetensi untuk bekerja di luar negeri,” jelasnya. Ade juga menekankan perlunya akselerasi dan standardisasi melalui kurikulum yang relevan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Sementara itu, Yaya Jakari dari Direktorat SMK menyebut bahwa diskusi ini penting untuk menyempurnakan kebijakan asesmen nasional (AN). “Kami membutuhkan masukan yang komprehensif agar AN dapat memetakan mutu pendidikan secara akurat,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi pelaksanaan AN dan UN yang selama ini menjadi pro-kontra di masyarakat.
DKT ini diharapkan menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Semua masukan yang terkumpul akan dianalisis untuk mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya bermutu tetapi juga adaptif terhadap perubahan global. Dengan langkah kolaboratif ini, Kemendikdasmen menunjukkan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pendidikan demi masa depan generasi Indonesia.
